Tim Redaksi 
Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi.(foto: dok Inspektorat Riau.)
PEKANBARU (perepat.com)-Upaya pencegahan serta aksi nyata dalam rangka melawan virus corona (Covid-19) terus dilakukan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Bahkan, takut akan muncul klaster baru Covid-19, pemerintah secara tegas memberlakukan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 H untuk seluruh wilayah Indonesia.
Intruksi pemerintah pusat itu dengan sigap disikapi oleh aparat TNI/Polri sebagai tim pengamanan serta Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai pemangku kebijakan di masing-masing daerah. Di Riau sendiri, Pemprov Riau telah melakukan rapat lintas koordinasi dan instansi terkait larangan mudik pada Idul Fitri tahun ini.
Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi menjelaskan, penyekatan arus mudik direncanakan dimulai 6-17 Mei mendatang. Personil dari kepolisian akan meninjau titik lokasi di setiap pintu masuk perbatasan dengan provinsi tetangga.
Setidaknya, lanjut Datuk Seri Setia Amanah, ada enam titik lokasi penyekatan yang diusulkan. Di lokasi yang nantinya telah ditentukan kepolisian, dibangun posko pemantauan personil gabungan bersama TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dari provinsi. Kemudian, juga melibatkan personil dari instansi terkait dari pemerintah daerah.
“Kami mengusulkan penyekatan ada di enam pintu-pintu masuk perbatasan Riau-Sumbar, Riau-Sumut, Riau-Jambi. Penyekatan mulai tanggal 6-17. Nanti dari kepolisian akan melakukan survey terlebih dahulu,” kata Syamsuar didampingi Kadishub Riau, Andi Yanto dan Kasatpol PP Riau, Hadi Penandio di Gedung Daerah, kemarin siang.
Petugas yang ditempatkan di posko pemantauan, diberi kewenangan untuk melarang semua arus mudik. Baik yang keluar maupun masuk ke Riau. Namun pengecualian diberikan untuk orang yang membawa kebutuhan sembako atau barang lainnya yang sifatnya yang bernilai ekonomis.
Pengecualian juga diberikan untuk orang-orang karena kebutuhan medis. Karena ini mendesak dan tidak bisa ditunda.
“Petugas akan melakukan pemeriksaan. Kalau dikecualikan sesuai instruksi Menhub, seperti orang antar sembako, orang sakit. Kalau ada perlu pulang disuruh balik,” tambah politisi Golkar tersebut.
Selain itu, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari luar negeri seperti Malaysia, juga tak luput dari pantauan. Sejumlah kawasan yang bisa menjadi pintu masuk warga, seperti Bengkalis, Dumai, Mangkapan Siak juga turut dipantau dan menjadi perhatian pemerintah. Mengingat saat ini bandara dan pelabuhan internasional tidak dibuka.(dan)
About The Author
