Tim Redaksi 
Hingga saat ini pelaksaan ibadah haji 2021 bagi jamaah haji Indonesia belum jelas. DPR RI meminta Presiden RI turun tangan.(foto dok Kemenag RI)
JAKARTA (perepat.com)-Anggota DPR RI Komisi VIII asal Fraksi Partai Demokrat, DR H Achmad MSi mendesak Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi guna memastikan kuota haji bagi Indonesia tahun 2021.
Anggota DPR RI asal Riau itu menyebutkan, komunikasi yang harus dilakukan bukan lagi komunikasi antar kementerian dua negara, melainkan komunikasi langsung antara Presiden RI, Ir Joko Widodo dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman.
“Sudah saatnya Presiden turun tangan, kontak Raja Salman. Bukankah kita adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Sudah saatnya pemerintah menunjukkan kepedulian terhadap urusan agama seperti Haji ini, jangan berlindung di balik Covid-19,” tegas Achmad di Jakarta.
Achmad menyatakan, kehadiran Jokowi menangani urusan haji sangat penting. Terutama mematahkan persepsi masyarakat tentang Pemerintah RI yang terkesan tak peduli dengan urusan agama seperti Haji ini.
Situasi pandemi Covid-19 jangan dijadikan alasan untuk abai mengurusi kepentingan umat. Presiden harusnya menjadikan momentum ini sebagai tantangan membuktikan komitmen membela kepentingan umat muslim.
“Bukan malah karena Covid-19 ini lalu bermain di balik itu. Ingat 90 persen rakyat Indonesia ini adalah umat muslim. Namun ini sekarang seolah terkesan Pemerintah kita adem ayem saja,” ungkap Achmad yang juga mantan Bupati Rokan Hulu dua periode itu.
Dijabarkannya, Pemerintah Kerajaan Saudi tahun ini membuka porsi haji 2021 sebesar 60 ribu jamaah terdiri dari 15 ribu kuota internal Saudi dan 45 ribu dari luar Saudi. DPR RI juga terus mendorong agar Pemerintah RI mendapatkan jatah kuota Haji berapapun jumlahnya dari kuota 45 ribu yang disediakan Pemerintah Arab Saudi.
DPR RI berulang kali menggelar rapat kerja dengan kementerian terkait seperti Kementrian Agama, Perhubungan, Kesehatan, Pertambangan dan luar negeri. Dalam rapat kerja tersebut ada 3 Opsi yang berkembang diantaranya, memberangkatkan seluruh Jamaah Calon Haji (JCH) 2021 sebanyak 214 ribu jamaah. Opsi kedua pemberangkatan terbatas dan opsi tidak memberangkatkan sama sekali JCH tahun ini.
“Dari 3 Opsi itu, opsi pertama tidak mungkin, yang mungkin itu hanya opsi kedua pemberangkatan terbatas. Namun opsi ini sangat komplikatif terutama menentukan ketentuan kategori jamaah apa saja yang diberangkatkan dari 214 ribu JCH tahun ini. Jangan sampai timbul kegaduhan nanti,” paparnya.
“Makanya urusan kuota ini presiden harus cepat, jadi berapapun jumlahnya, kita sudah bisa melakukan persiapan,” tambah Achmad.(sars/pc/sap)
About The Author
