Tim Redaksi 
Ilustrasi.(foto dok.BeritaSatu)
PEKANBARU (perepat.com)-Kebijakan pemerintah yang resmi melarang ekspor CPO dan minyak goreng menuai berbagai pro dan kontra. Kabupaten dan kota di Provinsi Riau mengeluhkan dengan turunnya harga sawit akibat adanya kebijakan tidak boleh ekspor minyak goreng.
“Tak hanya turun harga sawit, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di beberapa daerah juga sudah terjadi antrean panjang truk pengangkut sawit. Karena PKS mulai tidak menampung buah sawit,” ujar Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi usai menerima keluhan bupati dan walikota saat rapat koordinasi terkait persiapan Idul Fitri 1443 H, Senin (25/4/2022) di Gedung Daerah Riau.
“Setelah adanya kebijakan berkenaan dengan tidak boleh ekspor minyak goreng. Tadi sudah dua daerah penghasil sawit yang melaporkan, yaitu Rohil dan Inhu,” sambung orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning tersebut.
Baca juga:
Dengan adanya kebijakan itu, papar Syamsuar, saat ini banyak PKS yang menyesuaikan dengan daya tampung mereka. Sebab, buah sawit yang masuk cukup banyak, sedangkan ketersediaan penampungan terbatas.
“Tadi disebut Wakil Bupati Rohil, sekarang ini bertumpuk-tumpuk truk sawit yang buahnya belum bisa diterima PKS. Yang jadi persoalan nanti kemungkinan nanti PKS bisa ada yang tutup,” ungkap Syamsuar.
Diakui Syamsuar, pihaknya terus mencermati dan juga berkoordinasi dengan Wakapolda, Danrem 031 Wirabima, Kabinda untuk memantau perkembangan dalam satu dua hari ke depan. Hasil dari pantauan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilaporkan ke pemerintah pusat terkait kondisi di daerah dengan adanya kebijakan tidak boleh ekspor minyak goreng.(sars/dan)
About The Author
