Tim Redaksi 
Sekdaprov Riau, SF Haryanto.
PEKANBARU (perepat.com)-Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Haryanto meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri sudah menganggarkan lebih kurang Rp15 miliar untuk bantuan kepada ojek online, nelayan, dan lainnya.
“Saya minta kepedulian Kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk angaran ini kita siapkan Rp15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita,” kata SF Hariyanto usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian Inflasi bersama 7 Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, membahas tentang langkah kongkret pengendalian inflasi, Senin (24/10/2022).
SF Hariyanto menjelaskan, bahwa beberapa OPD yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk bantuan tersebut keseluruhannya belum tersalur.
“Mereka masih melakukan verifikasi. Pak gubernur sudah perintahkan untuk bulan Oktober ini sudah disalurkan. Tidak ada alasan lagi, kita sudah melakukan pendampingan oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu ditakutkan, segera disalurkan,” tegas Sekda sembari berharap bantuan yang diberikan bisa mengurangi beban masyarakat.(dan)
About The Author
