Tim Redaksi 
Menteri LHK RI, Siti Nurbaya Bakar pada giat Pra UNFCCC COP27.(foto dok: menlhk)
MESIR (perepat.com)-Negara-negara peserta the 8th Facilitative Working Group Local Communities and Indigenous People Platform (FWG LCIPP), rangkaian acara pra UNFCCC COP27 di Sharm El Sheikh, Mesir mengapresiasi pengelolaan hutan adat di Indonesia.
“Pengelolaan Komunitas Adat di Indonesia sangat menginspirasi dan memberikan pembelajaran yang baik bagi negara-negara lainnya (peserta COP27) untuk melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam rangka membangun masyarakat yang diakui dan negara yang berdaulat,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Supriyanto dalam keterangan resminya.
Bambang mengatakan, dalam mandatory event COP 27 itu, pihaknya menyampaikan update terkait perkembangaan pengakuan dan pengelolaan komunitas Adat di Indonesia. Dalam hal itu pemerintah melakukan penguatan kebijakan, pelaksanaan fasilitasi intensif dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya serta peran Komunitas Adat dalam pengelolaan hutannya untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penguatan kelembagaan, cultural value (nilai budaya) dan local wisdom (kearifan lokal).
“Untuk masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan namun tidak memenuhi kriteria sebagai komunitas adat disebut sebagai local communities dan diberikan akses serta pendampingan untuk mengelola hutan negara secara berkelanjutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang, yang diberikan kepada kelompok tani hutan, dengan skema Perhutanan Sosial,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Hutan Adat Ditjen PSKL KLHK, Yuli Prasetyo Nugroho, menambahkan, Indonesia dan Filipina mempunyai kebijakan mengenai adat bersama negara anggota COP27 lain untuk mengembangkan ASEAN Guidelines on Recognition of Customary Tenure in Forested Landscapes untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Selain itu, Indonesia juga mendukung identifikasi dan diseminasi informasi substantif tentang pengembangan dan penggunaan kurikulum perubahan iklim untuk Komunitas Adat, yakni dengan menitikberatkan pada sistem pendidikan formal dan informal bagi generasi muda dan para perempuan Adat.
“Keterlibatan Indonesia dalam Forum FWG LCIPP ini sangat baik dan menginspirasi, mengingat Indonesia dihuni oleh ratusan suku-suku bangsa dengan kearifan lokal masing-masing yang menyebar dari Sabang sampai Merauke,” tukas Yuli.(sars)
Sumber: infopublik.id
About The Author
