
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
JAKARTA (perepat.com)-Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan bahwa anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang disepakati dalam rapat konsinyering sebesar Rp76 triliun.
Dalam anggaran itu, turut mempertimbangkan honor petugas di lapangan hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Anggaran itu sebagian besar karena memang ada penambahan jumlah honor yang akan diserahkan kepada petugas di lapangan sampai di TPS,” ujar Doli di Jakarta.
Doli mengatakan, dalam rapat konsinyering beberapa waktu lalu, KPU dan Bawaslu sudah menunjukkan itikad baik untuk mengefisienkan anggaran Pemilu 2024, mulai dari Rp89 triliun, Rp86 triliun, Rp78 triliun dan Rp76 triliun.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk honor petugas di lapangan.
“Selama ini hanya diberi honor Rp500 ribu, itu sangat minim sekali. Karena itu mungkin berkaitan dengan kualitas dan kenyamanan kerja mereka,” ucap Doli.
Untuk itu, honor petugas tersebut dinaikan minimal Rp1,5 juta. Angka tersebut sebenarnya masih di bawah rata-rata upah minimum provinsi (UMP). Karena itu, langkah yang diambil penyelenggara pemilu, khusus KPU sangat masuk akal dan bisa diterima.
“Selain itu, penambahan anggaran itu juga dimaksudkan untuk pengadaan fasilitas seperti kantor sekretariat dan gudang,” ucap politisi Golkar tersebut.
KPU dan Bawaslu telah menyatakan bahwa kalau ada pihak yang bersedia menyediakan tempat untuk sekretariat dan gudang, maka kedua lembaga tersebut tidak masalah.
KPU-Bawaslu bersedia hanya fokus menggunakan dana untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kepemiluan.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah kalau ada di daerah aset pusat, mungkin bisa dihibahkan atau dipinjamkan, dan itu berkaitan dengan Kementerian keuangan,” tukasnya.(wan/din)