Tim Redaksi 
Gubernur Riau, Syamsuar mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (13/2/2023).(dok: media center riau)
PEKANBARU (perepat.com)-Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi mengikuti Rapat Koordinasi (rakor) Pengendali Inflasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian di Jakarta, Senin (13/2/2023).
Usai mengikuti rakor, Syamsuar mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan dari Mendagri. Pihaknya akan menggelar rakor bersama bupati, wali kota, serta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Riau.
“Hari ini kami hanya mendengarkan arahan terkait pengendalian inflasi dari Mendagri. Kami siap melaksanakan arahan, untuk menindaklanjutinya kami akan melaksanakan rapat bersama dengan para bupati, wali kota dan seluruh Forkopimda, termasuk tim pengendali inflasi daerah,” kata Syamsuar.
Pihaknya akan melakukan rapat koordinasi Rabu (15/2/2023), sekaligus membahas persiapan menghadapi memasuki musim kemarau. Khususnya dalam rangka antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.
Disampaikan Syamsuar, saat ini angka inflasi di Kota Pekanbaru, 6,95 persen, Kota Dumai juga 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen.
“Saya berharap tiga daerah tersebut bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau juga berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, sehingga mampu menekan inflasi di daerah,” pinta Syamsuar.
“Jadi ini yang perlu kita intervensi. Saya juga akan sampaikan kepada Pak Kapolda Riau, Pak Danrem, dan juga termasuk Pak Kejati agar kabupaten/kota bisa berkolaborasi mengendalikan inflasi. Kalau Provinsi saja yang bekerja tak mungkin bisa, karena mereka [kabupaten/kota] yang tahu titik-titik lokasi mana yang harus diintervensi melalui kegiatan operasi pasar murah,” lanjut orang nomor satu di Bumi Lancang Kuning itu.
Sementara itu, antisipasi yang telah dilakukan Pemprov Riau adalah melakukan pasar murah, memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi.
Kemudian, merealisasikan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam.(dan)
About The Author
